Ketua DPD partai Gelora Sampang Sebut pilkada Oleh DPRD Solusi Rekonsiliasi.
SAMPANG, CyberNusantaraNews
-Dampak destruktif Pilkada langsung di Kabupaten Sampang kembali menjadi sorotan serius. Alih-alih memperkuat demokrasi, sistem pemilihan langsung justru dinilai meninggalkan luka sosial berkepanjangan yang terus menggerogoti sendi-sendi kehidupan masyarakat, bahkan jauh setelah pesta demokrasi usai.
Ketua DPD Partai Gelora Indonesia Kabupaten Sampang, Moch Rompi’i, menegaskan bahwa Pilkada langsung telah berulang kali terbukti gagal menjaga kohesi sosial masyarakat. Polarisasi politik yang tajam tidak berhenti pada tahapan pemilihan, tetapi berlanjut menjadi konflik laten di tingkat warga.
“Kita harus jujur dan objektif. Pilkada langsung di Sampang selalu menyisakan perpecahan serius. Bukan hanya saat proses Pilkada berlangsung, tetapi hingga satu tahun bahkan lebih setelahnya, masyarakat masih terbelah,” tegas Rompi’i, Senin (19/01/2026).
Menurutnya, fakta tersebut merupakan sinyal kuat bahwa sistem pemilihan langsung tidak lagi relevan dengan karakter sosial masyarakat Sampang. Demokrasi elektoral yang seharusnya mempersatukan justru berubah menjadi sumber konflik berkepanjangan.
“Pilkada selesai secara administratif, tetapi konflik sosialnya tetap hidup. Dendam politik mengendap di tengah masyarakat. Ini berbahaya, karena merusak kepercayaan sosial, memecah hubungan antarwarga, dan pada akhirnya menghambat pembangunan daerah,” ujarnya.
Rompi’i menilai, pemilihan kepala daerah melalui DPRD adalah langkah rasional dan strategis untuk memutus mata rantai konflik horizontal yang selama ini terus berulang setiap Pilkada.
“Jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka rakyat tidak lagi diseret ke dalam pertarungan politik yang penuh provokasi. Tidak ada lagi pembelahan sosial di tingkat bawah. Masyarakat bisa kembali fokus pada kerja produktif, ekonomi, dan pembangunan,” katanya.
Ia menegaskan, perubahan sistem ini bukan bentuk kemunduran demokrasi, melainkan upaya penyelamatan demokrasi agar tidak terus memakan korban sosial.
“Dengan DPRD yang memilih, Pilkada tidak lagi menjadi ajang adu massa dan mobilisasi emosi. Provokasi di tingkat masyarakat bisa ditekan, situasi keamanan lebih terkendali, dan stabilitas sosial bisa dipulihkan,” tandasnya.
DPD Partai Gelora Sampang menegaskan bahwa wacana perubahan sistem Pilkada harus dilihat secara jernih dan objektif. Bukan semata soal efisiensi anggaran, tetapi sebagai langkah politik strategis untuk mengakhiri konflik berkepanjangan dan memulihkan persatuan sosial yang selama ini terkoyak di Kabupaten Sampang.
(Aziz)