Grib Surabaya Dukung Penuh Pemkot Surabaya Berantas Jukir Liar & Parkir Tak Ada Izin IPP
Cyber Nusantara News Surabaya Meskipun Satgas Anti Premanisme Sudah dibentuk Pemerintah Kota Surabaya, diduga masih banyak Parkir Persil tak sesuai aturan pemerintah kota sby
Yang dimaksud adalah Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non-Perizinan di Kota Surabaya. Regulasi ini mengatur tata cara, persyaratan, dan jenis-jenis pelayanan perizinan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan berusaha.
Dan sangsi tagas bagi pengelola parkir Persil yg TDK melengkapi izin IPP nya,Aturan dan perizinan terkait pengelolaan fasilitas parkir (Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir/IPP) di Surabaya wajib dimiliki oleh setiap badan usaha untuk mencegah parkir liar dan menertibkan layanan. Izin ini tunduk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.Di tingkat daerah.
Penyelenggaraan ini secara spesifik diatur dan diawasi melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 serta Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non-Perizinan.Dasar Hukum & Ketentuan UsahaKBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia): Usaha parkir dikategorikan dalam KBLI 52214 (di badan jalan) dan KBLI 52215 (di luar badan jalan seperti area komersial, ruko, dan pusat perbelanjaan).
Pelanggaran Hukum (Pungli): Memungut biaya parkir tanpa izin resmi dan tanpa karcis dari instansi berwenang dikategorikan sebagai pungutan liar (pungli). Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penipuan atau pemerasan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Sanksi Administratif hingga Penutupan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) di berbagai wilayah, usaha perparkiran yang beroperasi tanpa izin dapat dikenakan denda administratif yang cukup besar hingga penutupan tempat parkir.Aturan di Kota Surabaya: Jika Anda berada di wilayah Kota Surabaya.
Penyelenggaraan perparkiran diatur secara ketat dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya. Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan pengelolaan parkir tanpa izin, dan pemilik usaha wajib memiliki serta memperpanjang izin penyelenggaraan Wali Kota Surabaya Tegaskan, Pemilik Usaha Wajib Urus Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir. (isw89 / Arf)