FABB Desak Polda Bengkulu Usut Dugaan Perambahan 750 Hektare Kawasan Hutan oleh PT SIL
BENGKULU CYBER NUSANTARA NEWS COM– Dugaan pembukaan kawasan hutan yang dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit kembali menjadi sorotan Forum Aktivis Bengkulu Bersatu (FABB). Kali ini, perhatian FABB tertuju pada aktivitas perkebunan PT Sandabi Indah Lestari (SIL) yang diduga menguasai dan mengelola ratusan hektare kawasan hutan di Register 71, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara.
Sebelumnya, FABB telah melaporkan dugaan perambahan kawasan hutan tersebut ke Polda Bengkulu. Laporan itu berkaitan dengan dugaan pembukaan dan pemanfaatan kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) untuk perkebunan kelapa sawit tanpa izin yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Koordinator FABB, Dedi Mulyadi, menilai persoalan tersebut bukan perkara baru. Menurutnya, dugaan pembukaan kawasan hutan yang berlangsung selama bertahun-tahun seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah maupun aparat penegak hukum.
Ia mempertanyakan lemahnya pengawasan terhadap aktivitas perusahaan perkebunan yang diduga telah memanfaatkan kawasan hutan dalam skala luas, sementara masyarakat kecil justru kerap berhadapan dengan proses hukum ketika melakukan aktivitas di kawasan hutan.
“Kita berharap Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Polda Bengkulu, segera menindaklanjuti laporan yang telah kita sampaikan. Ini bukan persoalan baru, tetapi sudah berlarut-larut dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat,” tegas Dedi kepada awak media.
Dedi juga mempertanyakan adanya dugaan ketidakadilan dalam penegakan hukum. Menurutnya, masyarakat yang mencari berondolan sawit bisa berhadapan dengan proses hukum, bahkan masyarakat yang membuka kebun di kawasan hutan dapat dipidana. Namun, dugaan pemanfaatan kawasan hutan oleh perusahaan dalam luasan ratusan hektare justru dinilai belum mendapatkan penanganan yang transparan.
“Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Kalau masyarakat melakukan pelanggaran diproses, maka perusahaan juga harus diperiksa apabila terdapat dugaan pelanggaran. Ada apa dengan penegakan hukum di Provinsi Bengkulu ini? Padahal aturan sudah jelas mengatur larangan perusakan dan pemanfaatan kawasan hutan tanpa dasar hukum yang sah,” ungkapnya dengan nada kesal.
Lebih lanjut, Dedi menjelaskan bahwa berdasarkan data dan informasi yang dihimpun FABB, kawasan yang menjadi sorotan tersebut sebelumnya berstatus Hutan Produksi Terbatas (HPT), kemudian mengalami perubahan status menjadi Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) setelah tahun 2013.
FABB memperkirakan luas kawasan yang menjadi objek sorotan mencapai kurang lebih 750 hektare, dengan usia tanaman kelapa sawit diperkirakan berkisar 15 hingga 25 tahun. FABB juga mempertanyakan legalitas penguasaan dan pemanfaatan lahan tersebut, termasuk dugaan belum adanya Hak Guna Usaha (HGU), sementara kawasan yang dimaksud disebut masih berstatus kawasan hutan.
Dedi menambahkan, pihaknya telah berupaya menyampaikan persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum. Bahkan, pada Juni 2025, FABB telah menyampaikan laporan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu. Namun, saat itu pihak Kejati Bengkulu mengarahkan agar laporan tersebut disampaikan kepada Polda Bengkulu.
Atas dasar itu, FABB meminta Polda Bengkulu tidak berhenti pada penerimaan laporan semata, tetapi melakukan penelusuran, pemeriksaan dokumen perizinan, pengecekan status kawasan hutan, serta verifikasi langsung terhadap aktivitas perkebunan yang dipersoalkan.
FABB juga mendorong instansi teknis terkait untuk membuka informasi secara transparan mengenai status kawasan, perubahan fungsi dan peruntukan hutan, serta legalitas pemanfaatan lahan oleh perusahaan.
Sebagai landasan hukum, FABB menyoroti ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan tetap memperhatikan ketentuan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sementara itu, awak media telah berupaya menghubungi pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Bengkulu untuk memperoleh klarifikasi dan keterangan resmi terkait status kawasan hutan Register 71 serta dugaan aktivitas perkebunan PT SIL tersebut. Namun, hingga berita ini diterbitkan, pihak DLHK Provinsi Bengkulu belum berhasil dikonfirmasi.
FABB menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga terdapat kejelasan hukum. Mereka berharap penanganan laporan dilakukan secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih demi menjaga kelestarian kawasan hutan serta memastikan supremasi hukum benar-benar berlaku bagi semua pihak.
Tim Redaksi Cyber Nusantara News. Com editor isw 89