Seragam yang Gugur di Ujung Tahun: Catatan Sunyi Disiplin di Tubuh Polda NTT
KUPANG, CyberNusantaraNews
-Tahun selalu menutup dirinya dengan hitungan angka. Statistik. Laporan. Grafik capaian,” Namun di balik angka, selalu ada cerita yang tak pernah ikut tercetak di tabel resmi-tentang manusia, tentang pilihan, tentang kejatuhan.
Sepanjang satu tahun terakhir, 20 personel Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur resmi diberhentikan tidak dengan hormat. Mereka tidak lagi mengenakan seragam yang dulu menjanjikan kehormatan. Pemecatan itu menjadi penanda sunyi: bahwa disiplin, pada akhirnya, selalu menagih harga.
Fakta itu disampaikan Kepala Bidang Humas Polda NTT, Kombes Pol Hendry Novika Chandra, dalam konferensi pers akhir tahun 2025 yang dipimpin langsung Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko, di Kupang, Selasa, (23/12/2025).
Sebuah forum yang tampak formal, namun sesungguhnya memuat banyak kegelisahan,” Selain pemecatan, catatan disiplin Polda NTT tahun ini juga diisi sanksi berlapis:
22 personel menerima demosi atau penurunan jabatan,
lima personel menjalani Penempatan Khusus (Patsus),
2 personel ditunda pendidikan,
2 personel ditunda ujian kenaikan pangkat, dan 7 perkara dihentikan melalui SP3P.
Data itu tersaji rapi. Namun maknanya tidak pernah sederhana.
Ini adalah bagian dari komitmen Polri untuk menjaga profesionalisme dan kepercayaan publik,” ujar Hendry, dengan nada yang terukur—seperti orang yang paham bahwa setiap angka menyimpan luka.
Yang paling mencubit nurani justru datang dari jenis pelanggaran. Kasus asusila menempati posisi paling dominan, Pelanggaran yang bukan hanya mencederai institusi, tetapi juga mengkhianati mandat moral yang disematkan pada seragam.
Di titik ini, penegakan disiplin tidak lagi soal prosedur. Ia menjelma menjadi cermin: tentang rapuhnya manusia di balik kewenangan, tentang kuasa yang tak selalu diiringi kendali diri.
Pemecatan bukan sekadar sanksi administratif. Ia adalah ritual pemutusan-antara seseorang dengan identitas yang pernah dibanggakan, antara masa depan yang dibayangkan dengan kenyataan yang harus diterima.
Namun di sisi lain, langkah tegas ini juga menyampaikan pesan penting: bahwa institusi tidak boleh kalah oleh perilaku individu. Bahwa kepercayaan publik adalah sesuatu yang harus dijaga, bahkan jika harus dibayar dengan keputusan pahit.
Seragam bukan jaminan kesalehan,” kata seorang perwira senior di sela konferensi, nyaris berbisik. “Ia hanya alat. Moral tetap pilihan.
Di ujung tahun, ketika masyarakat berharap pada rasa aman dan kehadiran negara yang menenangkan, Polda NTT memilih menutup lembar 2025 dengan kejujuran yang keras: membersihkan diri dari dalam.
Miris, ya, Namun barangkali justru dari rasa miris itulah, harapan bisa tumbuh—bahwa penegakan hukum tidak berhenti pada slogan, dan disiplin tidak berhenti pada pidato.
Karena pada akhirnya, keadilan tidak diukur dari seberapa rapi seragam dikenakan, tetapi dari seberapa berani institusi menegur dirinya sendiri.
(Red-Tim)